Tindak Pidana Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP

Tindak Pidana Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP

            The Wahid Instutute telah menyelenggarakan seminar dan workshop di lima kota; Jakarta, Surabaya, Banten, Bandung, dan Mataram yang dimaksudkan untuk mengkritisi RUU KUHP yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai Undang-undang. Seminar dan workshop secara khusus membahas, mendiskusikan, dan mengkritisi pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana agama (Bab VII: Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama; pasal 341-348).

Berikut ini akan dikemukakan pasal-pasal tindak pidana agama dan kehidupan beragama sebagaimana terdapat dalam RUU KUHP:

Bab VII

Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama

Bagian I

Tindak Pidana terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama

Penghinaan terhadap Agama

Pasal 341

Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang sifatnya penghinaan terhadap agama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Pasal 342

Setiap orang yang di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 343

Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau merendahkan agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 344

(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 atau Pasal 343, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih ditahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

(2)               Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tersebut. 

Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama

Pasal 345

Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Bagian II

Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah

Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan

Pasal 346

(1)               Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

(2)               Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 347

Setiap orang yang di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejak petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Perusakan Tempat Ibadah

Pasal 348

Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

           

Jika dalam KUHP lama hanya ada satu pasal yang dikaitkan dengan penodaan agama (pasal 156ª), dalam RUU KUHP, satu pasal itu direntang menjadi 8 pasal. Tindak pidana terhadap agama yang termaktub dalam RUU KUHP terdiri dari dua bagian, yaitu tindak pidana terhadap agama dan tindak pidana terhadap kehidupan beragama. Bagian pertama berisi penghinaan terhadap agama yang terdiri dari  4 pasal (pasal 341-344). Pada bagian ini, RUU KUHP sebenarnya melanjutkan KUHP lama soal delik agama, tepatnya delik terhadap agama. Karena itu, yang ingin dilindungi oleh bagian ini adalah agama itu sendiri. Perlindungan itu diberikan untuk melindungi agama dari tindakan penghinaan.

Hal-hal yang dipandang sebagai penghinaan terhadap agama antara lain adalah penghinaan terhadap agama (341), menghina keagungan Tuhan, firman, dan sifat-Nya (342); mengejek, menodai, atau merendahkan agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan (343); menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan, gambar, memperdengarkan rekaman yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 341-343 (344 ayat 1); penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia (345).

Pertanyaan yang bisa didiskusikan dalam masalah ini adalah sejauhmana negara mempunyai kewenangan untuk memberi perlindungan terhadap agama? Benarkah ada yang namanya delik agama? Kalau ada, apakah delik agama bisa memenuhi syarat kriminalisasi sebagaimana dikenal dalam hukum pidana?

Sebagaimana telah diuraikan, delik agama dalam KUHP diperkenalkan oleh Prof. Oemar Seno Adji dengan argumen-argumen yang sebagian telah dijelaskan di atas. Penulis cenderung berpendapat, bahwa hukum pidana tidak sepatutnya diarahkan untuk melindungi agama, karena pada dasarnya keberadaan agama tidak memerlukan perlindungan dari siapapun, termasuk negara. Perlindungan negara dalam bentuk undang-undang akhirnya ditujukan pada pemeluk agama, bukan agama itu sendiri. Terlalu naif kalau sebuah undang-undang yang relatif dan temporer sifatnya bermaksud melindungi sesuatu yang mutlak dan diyakini berasal dari Tuhan. Yang absolut tidak bisa disandarkan pada yang relatif. Karena itu, delik agama dalam RUU KUHP yang bermaksud melindungi agama jelas merupakan kesalahan berpikir.

Selain itu, perluasan delik agama ini terlihat mengarah pada over kriminalisasi (overcriminalization). Seharusnya yang diproteksi melalui hukum pidana adalah freedom of religion. Kalau hal ini yang dilindungi, maka menurut hukum hak asasi manusia internasional, yang dilindungi adalah respecting people’s rights to practice the religion of their choice,  bukan melindungi respecting religion. Sedangkan yang diatur dalam Rancangan KHUP ini lebih banyak ditujukan pada perlindungan respecting religion ketimbang respecting people’s rights to practice the religion of their choice.

Indonesia sebagai bangsa majemuk yang terdiri dari bermacam-macam agama dan kelompok-kelompok agama, sudah seharusnya mengembangkan suatu paradigma freedom of religion, yakni seluruh keyakinan agama yang hidup dan berkembang di masyarakat dilindungi bukan untuk diseragamkan sesuai dengan keyakinan kelompok mainstream. Namun sayangnya, dalam beberapa tahun belakangan ini, bangsa kita sedang dihadapkan pada persoalan krusial, yakni hilangnya toleransi yang sudah sejak lama dipupuk sebagai bagian dari modal sosial yang paling berharga bagi bangsa.

Indonesia sebagai negara yang toleran seakan tidak mampu menghilangkan sikap-sikap intoleran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan unifikasi pandangan keagamaan. Apalah jadinya jika sikap-sikap intoleran yang dibarengi dengan aksi kekerasan menjadi trade mark baru bagi bangsa Indonesia. Karena itulah, pemaksaan keyakinan dan praktik agama sesuai dengan keyakinan dan pratik keagamaan mainstream sesungguhnya tidak bisa memahami perbedaan pandangan dan praktik keberagamaan yang terjadi dalam proses menuju jalan Tuhan.

            Dalam konteks inilah, cukup praktik kehidupan beragama (pasal-pasal bagian II RKUHP) yang diatur dalam perundang-undangan karena memang inilah yang mesti mendapat perlindungan dari negara. Dalam hal ini, negara semestinya melindungi hak-hak setiap warga negara yang ingin melakukan praktik ritual keagamannya secara bebas. Lagi pula untuk membuktikannya tidak mengalami kesulitan karena ukuran yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah perbuatan itu melanggar hukum atau tidak mudah didapatkan. Perbuatan merintangi, mengganggu dan membubarkan kekerasan terhadap jamaah yang sedang beribadah, merusak atau membakar tempat ibadah adalah perbuatan yang jelas ukurannya dan tidak sulit untuk membuktikannya.

Dengan cara pandang demikian, maka negaralah yang melindungi agama masyarakatnya, apa pun agamanya tanpa adanya tudingan sesat, kehidupan beragama akan lebih mengarah pada orientasi yang toleran, damai, tanpa kekerasan. Jika negara hanya memihak pada agama resmi dengan segala tafsir yang dimilikinya, maka negara gagal mengelola kemajemukan agama di masyarakat. Karena itulah, 8 pasal dalam Rancangan KUHP sudah sepantasnya disederhanakan untuk kepentingan jaminan kebebasan beragama. Maka cukup pasal-pasal yang mengatur tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah (pasal 346-348).

Dengan demikian, sudah sepantasnya pasal-pasal yang terdapat dalam bagian  tentang Tindak Pidana terhadap Agama ditinjau ulang. Selama tidak ada kejelasan tentang sesuatu yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, yang bisa berakibat pada perselesihan pemahaman, maka lebih baik dihapus. Bukankah ketidakjelasan tentang apa yang diatur itu akan berakibat pada kesulitan untuk membuktikannnya. Peninjauan ulang pasal penodaan agama itu (pasal 341-344 RUU KUHP) dengan mempertimbangkan beberapa alasan sebagai berikut:

1.      Pasal-pasal tersebut lebih diorientasikan untuk melindungi dan memproteksi agama, bukan memproteksi kebebasan beragama. Yang diperlukan dalam hal ini adalah memproteksi jaminan kebebasan beragama, bukan perlindungan terhadap agama.

2.      Pasal-pasal agama multi tarsir. Hakim biasanya akan mengikuti pendapat mayoritas, sehingga sangat potensial penindasan atas paham keagaamaan yang non-mainstream oleh kelompok mainstream. Akibat lebih jauh kelompok mainstream akan dengan mudah menuduh seseorang melakukan tindak pidana agama, apalagi kalau tuduhan tersebut digerakkan melalui provokasi massa.

3.      Definisi agama hanya mencakup agama yang diakui oleh negara, tidak mencakup kepercayaan lokal. Akibatnya, menghina keyakinan lokal masyarakat adat dianggap bukan sebagai penodaan agama.

4.      Definisi pelaku dan korban (subyek dan obyek hukum) tidak jelas. Adakah tindak pidana terhadap agama? Jika seseorang melakukan tindak pidana agama, pada dasarnya bukan tindak pidana terhadap agama tapi tindak pidana terhadap umat beragama.

5.      Pasal-pasal penodaan agama dapat dimasukkan dalam pasal-pasal lain dalam RUU KUHP tentang penghinaan terhadap golongan penduduk pasal 286-287. Bunyinya: Pasal 286: “setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasar ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Pasal 287: “(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasar ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat  ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Sedangkan menyangkut pasal 345 RUU KUHP tentang Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama perlu mendapat perhatian serius. Pasal 345 dirumuskan: “Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.” Pasal ini ingin mengkriminalisasi terhadap orang yang di depan umum menghasut orang lain untuk tidak beragama atau mengajak pindah agama. Orang yang berpindah agama atau tidak beragama itu sendiri tidak dianggap perbuatan kriminal, tapi orang yang “menghasut” dianggap kriminal.

Penulis berpendapat bahwa pasal ini sangat potensial menimbulkan ketegangan antar umat beragama, terutama agama-agama misionaris seperti Islam dan Kristen. Orang yang berdakwah di televisi atau radio untuk “mengajak” orang yang berbeda agama untuk masuk pada agama si pendakwah, bisa dikatakan telah melakukan tindak kriminal. Kata “menghasut” itu sendiri sangat multitafsir karena orang berceramah bisa juga dikatakan sebagai hasutan bagi orang yang merasa keyakinannnya terancam. Oleh karena itu, pasal ini lebih tepat diarahkan sebagai bentuk perlindungan pada keyakinan keagamaan individu dari kemungkinan pemaksaan dan ancaman orang lain untuk pindah agama. Oleh karena itu, krimiminalisasi bukan dengan kata “mengahasut” yang bisa multi tafsir, tapi harus disertai dengan unsur “paksaan” dan “ancaman”. Dengan demikian rumusan pasal 345 bisa berbunyi: “Setiap orang yang memaksa dan atau mengancam orang lain  dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.”