surat kuasa khusus perkara PHK

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

AMBAR NATIO GODANG DEKKE Alamat Dusun VI  Manis, Desa Manis Kec. Tanjung Morawa-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------PEMBERI KUASA

Dengan ini mengaku dan menerangkan telah memberi Kuasa kepada :                            

PENGACARA HEBAT,SH.MH Advokat, Konsultan Hukum / Konsultan Ketenagakerjaan

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------PENERIMA KUASA

--------------------------------------------------------K H U S U S ---------------------------------------------

“Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Penggugat guna mengajukan tuntutan hak kekurangan upah sejak mulai bekerja tanggal 03 September 2018 sampai dengan 06 September 2019 di PT. Ikon Sukses Tujolo Jl. Perintis Morawa denga jabatan terakhir sebagai Teknisi dengan gaji yang diterima pekerja sebesar Rp.2.000.000/bulan ditambah insentif dan lembur sebesar Rp.100.000/bulan bulan merupakan pelanggaran terhadap pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena pengusaha memberikan upah pekerja sebesar Rp.2.000.000/ bulan di bawah UMK Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 2.938.524/ bulan.

  

Penerima  Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dapat mengajukan tuntutan melalui Instansi Pemerintah (Dinas Ketenagakerjaan), Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan dan menandatangani segala surat-surat dan dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, dan menandatangani surat perdamaian ;

--------  Akhirnya, kuasa ini diberikan dengan hak mengalihkannya kepada orang lain (Substitusi) dengan memilih kantor kuasanya tersebut di atas ; -

Medan,        Oktober 2019

Hormat kami

PENERIMA KUASA                                                                 PEMBERI KUASA

PENGACARA HEBAT,SH.MH                                                AMBAR NATIO GODANG DEKKE

Advokat/ Konsultan Ketenagakerjaan

[read more..]

Undangan Partangiangan STM

SERIKAT TOLONG MENOLONG NAULI (STM NAULI)

Jln. Garu IX, Bajak V, Coklat dan Sekitarnya

No       : 02/STM/XI/2019

Hal      : Undangan Partangiangan / Rapat

Kepada Yth ;

Bapak/Ibu Seluruh Anggota STM Nauli

Jln. Garu IX, Bajak V, Coklat dan Sekitarnya

Di

Tempat

Dengan hormat,

            Dengan ini kami Pengurus, Penasehat dan Anggota STM Nauli  Jln. Garu IX, Bajak V, Coklat dan Sekitarnya mengundang Bapak/Ibu seluruh Anggota STM Nauli Medan agar menghadiri partangiangan/ rapat STM yang akan kita laksanakan pada :

Hari/ Tanggal  : Minggu, 03 November 2019

Tempat            : Rumah  Kel.....................

Alamat              : Jln. Kampung  No. xx

Pukul               : 15.00 Wib s/d selesai

Tema Rapat     : Mengevaluasi kembali hal peraturan-peraturan

  yang telah ada di STM Nauli

Besar harapan kami dari Pengurus untuk dapat semua hadir pada partangiangan/rapat tersebut, bila Bapak/Ibu tidak hadir kami anggap menyetujui semua hasil-hasil keputusan rapat tersebut.

Terima kasih

Pengurus

[read more..]

MAKALAH KEBIJAKAN PUBIK TENTANG OTONOMI DAERAH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi robbil alaamin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini banyak kendala yang dihadapi, namun berkat bantuan saran dan dorongan berbagai pihak, makalah ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu yang mengarahkan penulis sehingga makalah ini dapat terselesaikan.

Meskipun telah berupaya sebaik mungkin dalam menyusun makalah ini, namun penulis menyadari makalah ini masih banyak kekurangan oleh karena itu penulis membuka diri terhadap saran dan kritik untuk penyempurnaan makalah ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membuka pintu rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

  

Medan,      Oktober 2016

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

            Tahapan sebuah kebijakan  tentu saja melibatkan seluruh stake holder yang ada, baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan para stake holder tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret semisal dokumen, jalan, orang, lembaga; keluaran atau outcome yang biasanya berwujud rumusan target semisal tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga; manfaat atau benefit yang wujudnya beragam; dampak atau impact baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

Tahapan pengesahan peraturan perundangan;

Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;

Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;

Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;

Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;

Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

Penyiapan sumber daya, unit dan metode;

Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;

Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi.

B.  Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam proses penyusunan makalah ini adalah tentang tahapan kebijakan pubik otonomi daerah.

Untuk memberikan kejelasan makna serta menghindari meluasnya pembahasan, maka dalam makalah ini masalahnya dibatasi pada :

1. Pengertian Kebijakan Publik

2. Pengembangan Otonomi Daerah

3. Kelemahan Otonomi Daerah

4. Dampak Otonomi Daerah

5. Hubungan Kebijakan Publik Dengan Otonomi Daerah

C.  Tujuan Penulisan

Pada dasarnya tujuan penulisan makalah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dalam penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah.

Adapun tujuan khusus dari penyusunan makalah ini adalah :

1. Pengertian Kebijakan Publik

2. Pengembangan Otonomi Daerah

3. Kelemahan Otonomi Daerah

4. Dampak Otonomi Daerah

5. Hubungan Kebijakan Publik Dengan Otonomi Daerah

BAB II
PEMBAHASAN

  

A. Pengertian kebijakan Publik

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Weimer and Vining, (1998:1): The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. Dunn (2000: 117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu:

 1.Analisis kebijakan prospektif

Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

2.Analisis kebijakan retrospektif

Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis ini yakni analis yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada masalah dan analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.

3.Analisis kebijakan yang terintegrasi

Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

B.     Pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia

a)      Warisan Kolonial

Pada tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan staatsblaad No. 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Kemudian staatblaad ini deperkuat dengan Staatblaad No. 137/1905 dan S. 181/1905. Pada tahun 1922, pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah undang-undang S. 216/1922. Dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah provincie, regentschap, stadsgemeente, dan groepmeneenschap yang semuanya menggantikan locale ressort. Selain itu juga, terdapat pemerintahan yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat (zelfbestuurende landschappen).

Pemerintah kerajaan satu per satu diikat oleh pemerintahan kolonial dengan sejumlah kontrak politik (kontrak panjang maupun kontrak pendek). Dengan demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat dihadapkan dengan dua administrasi pemerintahan.

b)      Masa Pendudukan Jepang

Ketika menjalar PD II Jepang melakukan invasi ke seluruh Asia Timur mulai Korea Utara ke Daratan Cina, sampai Pulau Jawa dan Sumatra. Negara ini berhasil menaklukkan pemerintahan kolonial Inggris di Burma dan Malaya, AS di Filipina, serta Belanda di Daerah Hindia Belanda. Pemerintahan Jepang yang singkat, sekitar tiga setengah tahun berhasil melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan undang-undang (Osamu Seire) No. 27/1942  yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada masa Jepang pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Penyebutan daerah otonom bagi pemerintahan di daerah pada masa tersebut bersifat misleading.

c)      Masa Kemerdekaan

1.      Periode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 menitik beratkan pada asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan KND (komite Nasional Daerah) di keresidenan, kabupaten, kota berotonomi, dan daerah-daerah yang dianggap perlu oleh mendagri. Pembagian daerah terdiri atas dua macam yang masing-masing dibagi dalam tiga tingkatan yakni:

1)    Provinsi

2)    Kabupaten/kota besar

3)    Desa/kota kecil.

UU No.1 Tahun 1945 hanya mengatur hal-hal yang bersifat darurat dan segera saja. Dalam batang tubuhnya pun hanya terdiri dari 6 pasal saja dan tidak memiliki penjelasan.

2.      Periode Undang-undang Nomor 22 tahun 1948

Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah UU Nomor 22 tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1948. Dalam UU itu dinyatakan bahwa daerah Negara RI tersusun dalam tiga tingkat yakni:

a)    Propinsi

b)    Kabupaten/kota besar

c)    Desa/kota kecil

d)   Yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.         

3.      Periode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957

Menurut UU No. 1 Tahun 1957, daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra. Wilayah RI dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangga sendiri, dalam tiga tingkat, yaitu:

1)    Daerah swatantra tingkat I, termasuk kotapraja Jakarta Raya

2)    Daerah swatantra tingkat II

3)    Daerah swatantra tingkat III.

UU No. 1 Tahun 1957 ini menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai Pasal 31 ayat (1) UUDS 1950.

4.      Periode Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959

Penpres No. 6 Tahun 1959 yang berlaku pada tanggal 7 November 1959 menitikberatkan pada kestabilan dan efisiensi pemerintahan daerah, dengan memasukkan elemen-elemen baru. Penyebutan daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dikenal dangan daerah tingkat I, tingkat II, dan daerah tingkat III.

Dekonsentrasi sangat menonjol pada kebijakan otonomi daerah pada masa ini, bahwa kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat, terutama dari kalangan pamong praja.

5.      Periode Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965

Menurut UU ini, wilayah negara dibagi-bagi dalam tiga tingkatan yakni:

1)    Provinsi (tingkat I)

2)    Kabupaten (tingkat II)

3)    Kecamatan (tingkat III)

Sebagai alat pemerintah pusat, kepala daerah bertugas memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisional di daerahnya, menyelenggarakan koordinasi antarjawatan pemerintah pusat di daerah, melakukan pengawasasan, dan menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah pusat. Sebagai alat pemerintah daerah, kepala daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintahan daerah, menandatangani peraturan dan keputusan yang ditetapkan DPRD, dan mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.

6.      Periode Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

UU ini menyebutkan bahwa daerah berhak mengatur, dan mengatur rumah tangganya berdasar asas desentralisasi. Dalam UU ini dikenal dua tingkatan daerah, yaitu daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Daerah negara dibagi-bagi menurut tingkatannya menjadi:

1)    Provinsi/ibu kota negara

2)    Kabupaten/kotamadya

3)    Kecamatan

 Titik berat otonomi daerah terletak pada daerah tingkat II karena daerah tingkat II berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat. Prinsip otonomi dalam UU ini adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

7.      Periode Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Pada prinsipnya UU ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi. Pokok pikiran dalam penyusunan UU No. 22 tahun  1999 adalah sebagai berikut:

1)      Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka NKRI.

2)      Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota.

3)      Daerah di luar provinsi dibagi dalam daerah otonomi.

4)      Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten.

Secara umum, UU No. 22 tahun 1999 banyak membawa kemajuan bagi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi sesuai perkembangan keinginan masyarakat daerah, ternyata UU ini juga dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

8.      Periode Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Pada tanggal 15 Oktober disahkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah yang  dalam pasal 239 dengan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya UU ini, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. UU baru ini memperjelas dan mempertegas hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi, antara provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. Pemerintah pusat berhak melakukan kordinasi, supervisi, dan evaluasi terhadap pemerintahan di bawahnya, demikian juga provinsi terhadap kabupaten/kota. Di samping itu, hubungan kemitraan dan sejajar antara kepala daerah dan DPRD semakin di pertegas dan di perjelas.

C. Kelebihan dan Kelemahan Otonomi Daerah   

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi ini, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah tingkat pusat maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini di lihat sangat penting, terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena dalam sistem yang belaku sebelumnya sangat dirasakan oleh daerah-daerah besarnya jurang ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah. Untuk menjamin perasaan diberlakukan tidak adil yang muncul di berbagai daerah Indonesia tidak makin meluas dan terus meningkat pada gilirannya akan sangat membahayakan integrasi nasional, maka kebijakan otonomi daerah ini dinilah mutlak harus diterapkan dalam waktu yang secepat-cepatnya sesuai dengan tingkat kesiapan da- erah sendiri.

Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi perlu juga diwujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandiriaan pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu. Dalam kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri.

Beberapa keuntungan dengan menerapkan otonomi daerah dapat dikemukakan sebagai berikut ini.

§  Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.

§  Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu intruksi dari Pemerintah pusat.

§  Dalam sistem desentralisasi, dpat diadakan pembedaan (diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teretorial, dapat lebih muda menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusu daerah.

§  Dengan adanya  desentralisasi territorial, daerah otonomi dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan diseluruh wilayah negara, sedangkan yang kurang baik dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih muda untuk diadakan.

§  Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat.

§  Dari segi psikolagis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan memutuskan yang lebuh beser kepada daerah.

§  Akan memperbaiki kualitas pelayanan karena dia lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani.

Di samping kebaikan tersebut di atas, otonomi daerah juga mengandung kelemahan sebagaimana pendapat Josef Riwu Kaho (1997) antara lain sebagai berikut ini.

§  Karena besarnya organ-organ pemerintahan maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, yang mempersulit koordinasi.

§  Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.

§  Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya  apa yang disebut daerahisme atau provinsialisme.

§  Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.

§  Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman atau uniformitas dan kesederhanaan.

D. Berbagai Dampak Otonomi Daerah

a.  Dampak Positif

Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah makapemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokalyang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusatmendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yangberada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yangdidapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkanpemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosikebudayaan dan juga pariwisata.

b.  Dampak Negatif

Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagioknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikaNegara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang adakebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkandaerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi ditingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan system otonomi daerah maka pemerintahpusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karena memang dengan sistem.otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti.

Beberapa modus pejabat nakal dalam melakukan korupsi dengan APBD :

1.      Korupsi Pengadaan Barang Modus :

a.  Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar.

b.  Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.

2.      Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah)

Modus :

§  Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.

§  Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.

3.      Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun dan sebagainya.

Modus : Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

4.      Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo)

Modus :

§  Pemotongan dana bantuan sosial b. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja).

5.      Bantuan fiktif

Modus :

§  Membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar.

E. Hubungan Kebijakan Publik Dengan Otonomi Daerah

Kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah yang diatur melalui berbagai macam Peraturan Perundang-undangan, hakekatnya  untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik. Konsep pemberian otonomi kepada daerah dan konsep desentralisasi yang telah diuraikan diatas, mengandung pemahaman bahwa kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah, adalah dalam kerangka terselenggaranya kepemerintahan yang baik, yang diwujudkan melalui tanggung jawab dan kewajiban daerah untuk meningkatkan pelayanan publik untuk mensejahterakan masyarakat di daerahnya.

Otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat…”. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. 

Definisi tersebut dapat diartikan, bahwa otonomi daerah adalah hak,wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat.

Pengertian kesatuan masyarakat hukum dapat diartikan, sekelompok masyarakat yang melembaga yang memiliki tatanan hubungan, aturan, adat istiadat, kebiasaan dan tata cara untuk mengatur dan mengurus kehidupannya dalam batas wilayah tertentu. Dalam kontek Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diberi hak,wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan selanjutnya disebut Daerah.

Dengan demikian, penyelenggara otonomi daerah sebenarnya adalah perwujudan dari kesatuan masyarakat hukum, dan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32/2004 disebut Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah disini, mengandung dua pengertian; yaitu dalam arti institusi adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, dan dalam arti proses adalah kegiatan penyelenggaran pemerintahan daerah).  

Dalam meyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mengutamakan tanggungjawab dan kewajibannya untuk mensejahterakan masyarakat, dengan memberikan dan/atau menyediakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Konsep otonomi daerah telah membuka sekat komunikasi, transparansi dan akuntabilitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi daerah memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk semakin memahami hak-haknya mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah, termasuk peran dan hak-hak perempuan di dalam berpemerintahan.

Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan control terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Harus diakui, pelaksanaan otonomi daerah, dengan kekurangan dan kelebihannya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam proses memberdayakan masyarakat (empowering) dan memberikan pendidikan politik (demokrasi).

sDilihat dari tujuan pemberian otonomi, kondisi dan perkembangan masyarakat yang dinamis tersebut, memberikan sinyal peringatan bagi pemerintah daerah, dan merupakan tantangan tersendiri yang harus disikapi positif oleh para pemimpin/pengambil kebijakan dan jajaran aparat penyelenggara pelayanan publik.

Konsep kebijakan pelayanan publik yang dikemas melalui produk hukum dan/atau kebijakan daerah, umumnya  masih  didasarkan pada  pendekatan kekuasaan atau kewenangan yang lebih mengedepankan kepentingan pemerintah daerah dan/atau birokrasi, dan tidak berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Konsep kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah, pada hakekatnya ditujukan dan berorientasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (pelanggan) dan  memberdayakan (empowerment) staf dan masyarakat, secara bersama-sama saling mendukung untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Bobot orientasi pelayanan umum, seharusnya untuk  kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu atau miskin, bukan mengutamakan hak-hak atau kepentingan kalangan yang berkemampuan atau pengusaha. Diperlukan keseimbangan  pola pikir para penyelenggara pelayanan.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Dari uraian di atas tentang analisis kebijakan publik dan otonomi daerah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: aspek output dan aspek outcomes kebijakan. Kedua aspek tersebut memiliki ukuran atau indikator yang berbeda dalam penilaian keberhasilan.
2. Output kebijakan desentralisasi dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: a) Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat; b) Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan c) Fleksibilitas program pembangunan.

B.     Saran

Analisis Langkah-Langkah Yang Harus Diambil Pemerintah Dalam Mengontrol Otonomi Daerah:

a. Merumuskan kerangka hukum yang memenuhi aspirasi untuk otonomi di tingkat propinsi dan sejalan dengan strategi desentralisasi secara bertahap.

b. Proses otonomi tidak dapat dilihat sebagai semata-mata tugas dan tanggung jawab dari menteri negara otonomi atau menteri dalam negeri,akan tetapi menuntut koordinasi dan kerjasama dari seluruh bidang dalam kabinet

  

DAFTAR PUSTAKA

Riwu Kaho, Josef, 1988, Prospek Otonomi Daerah di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

DR. Kaloh J, 2007, Mencari Bentuk otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global, Jakarta, Rhineka Cipta.

R. Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Didi Marzuki (Editor), 2006, Bekerja Demi Rakyat : Meningkatkan Kompetisi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan dan Pelayanan Publik, Komunal, Jakarta

 Erwin AP dan Wahyudi K (Editor), 2005,  Birokrasi Publik : Dalam Sistem Politik Semi-Parlementer, Gaya Media, Yogyakarta.

[read more..]

MAKALAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkatnya kepada kita semua. Sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini sesuai dengan rencana. Makalah ini kami beri judul ”Perkembangan Teknologi Komunikasi” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya ”Perkembangan Teknologi Komunikasi”. 

Makalah ini bukanlah karya yang sempurna karena masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam hal isi maupun sestematika dan teknik penulisan. Oleh sebab itu , penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan makalah ini. Akhirnya semoga makalah ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Amin

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

  A.     Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat dan dirasakan semakin canggih bahkan di pelosok-pelosok yang dulunya belum merasakan teknologi pun sekarang bisa menikmati layanan komunikasi teknologi secara online. Perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi komunikasi yang sebenarya memacu kepada suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dalam hal ini teknologi menjadi sesuatu yang sangat penting dan vital bagi kehidupan manusia. Hal ini sebenarnya menimbukan ke khawatiran tentang akankah peran manusia digantikan oleh teknologi.

 B.      Rumusan Masalah

a)      Apa pengetian teknologi komunikasi

b)      Bagaimana sejarah perkembangan  teknologi komunikasi

c)      Apa saja peralatan teknologi komunikasi

d)      Apa dampak perkembangan teknologi

   C.      Tujuan

a)      Mampu menjelaskan pengertian teknologi komunikasi

b)      Mengetahui sejarag perkembangan teknologi komunikasi

c)      Mengetahui peralatan teknologi komunikasi

d)      Mengetahui dampak dari perkembangan Teknologi Komunikasi

  

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Teknologi Komunikasi

Teknologi komunikasi memilliki tiga fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu: (1) Teknologi berfungsi sebagai alat (tools). Dalam hal ini, teknologi komunikasi digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna (user) atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat desain grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru dan staf, data kepegawaian, keungan dan sebagainya. (2) Teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan (science). Dalam hal ini teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa dalam meningkatkan kompetensinya. (3) Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran (literacy). Dalam hal ini teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer dengan tetap menjadikan guru sebagai fasilitator, motivator, transmiter, dan evaluator dalam prinsip pembelajaran tuntas.

Dengan demikian, teknologi komunikasi dan komunkasi harus tetap ada dalam pendidikan dan terus dikembangkan dengan cara: (1) Meminimalisir kelemahan internal dengan mengadakan perkenalan teknologi komunikasi global dengan alat teknologi komunikasi itu sendiri (radio, televisi, komputer), (2) Mengembangkan teknologi komunikasi menjangkau seluruh daerah dengan teknologi komunikasi itu sendiri (Local Area Network, Metropolitan Area Network dan Wide Area Network), dan (3) Pengembangan warga institusi pendidikan menjadi masyarakat berbasis teknologi komunikasi agar dapat berdampingan dengan teknologi komunikasi melalui alat-alat teknologi komunikasi.

Peran dan fungsi teknologi komunikasi dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam manajemen dunia pendidikan, berdasar studi tentang tujuan pemanfaatan teknologi komunikasi di dunia pendidikan terkemuka di Amerika, Alavi dan Gallupe (2003) menemukan beberapa tujuan pemanfaatan teknologi komunikasi, yaitu (1) memperbaiki competitive positioning; (2) meningkatkan brand image; (3) meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran; (4) meningkatkan kepuasan siswa; (5) meningkatkan pendapatan; (6) memperluas basis siswa; (7) meningkatkan kualitas pelayanan; (8)mengurangi biaya operasional; dan (9) mengembangkan produk dan layanan baru. Karenanya, tidak mengherankan jika saat ini banyak institusi pendidikan di Indonesia yang berlomba berinvestasi dalam bidang teknologi komunikasi untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat. Maka dari itu untuk memenangkan pendidikan yang bermutu maka disolusikan untuk memposisikan institusi pendidikan pada lingkungan peluang yang menguntungkan dan kekuatan internal yang kuat.

           Sejarah Perkembangan Teknologi Komunikasi

Perkembangan teknologi yang kita rasakan sekarang ini sebenarya dimulai dengan penemuan-penemuan alat-alat yang dianggap baru pada masa itu sehingga dapat membatu manusia,seperti penemuan telepon pada tahun 1875 yang tentunya sangat membantu manusia dalam masalah komunikasi.

Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910-1920, terwujud sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat. Kemudian diikuti pula oleh transmisi audio-visual tanpa kabel, yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik pertama beroperasi pada tahun 1943. Lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu (integrated electronics) pada tahun 1957.

Perkembangan teknologi elektronika, yang merupakan cikal bakal TIK saat ini, mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Persaingan IPTEK antara blok Barat (Amerika Serikat) dan blok Timur (dulu Uni Soviet) justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendali pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Miniaturisasi komponen elektronik, melalui penciptaan rangkaian terpadu, pada puncaknya melahirkan mikroprosesor. Mikroprosesor inilah yang menjadi 'otak' perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai saat ini. 

Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan menggantikan teknologi analog. Teknologi analog mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital.

Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Di atas infrastruktur telekomunikasi dan komputasi ini kandungan isi (content) berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi-komputasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21, sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri.

Bila revolusi industri menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti 'otot' manusia, maka revolusi digital (karena konvergensi telekomunikasi- komputasi multimedia terjadi melalui implementasi teknologi digital) menciptakan mesin-mesin yang mengganti (atau setidaknya meningkatkan kemampuan) 'otak' manusia.

Jika dikelompokan  perkembangan teknologi komunikasi meliputi :

   a)      Manual: sangat sederhana, pemakaian alat adalah dengan menggunakan tangan manusia. Misalnya pada tahun 2500SM, manusia menggunakan abacus untuk berhitung. Dan pada tahun 400SM mereka menggunakan kulit binatang untuk menyampaikan komunikasi.

   b)      Mekanik: sudah berbentuk mekanik  yang digerakkan dengan tangan secara manual.

Pada zaman ini sudah mulai terjadi perubahan, misalnya: pada tahun 1623 seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Wilhem Schikard menemukan mesin penghitung  pertama. Kemudian penemmuan ini semakin berkembang dengan ditemukannya mesin penghitung otomatis pertama. Dilanjutkan dengan penemuan-penemuan lain yang tentu saja mempemudah kerja manusia.

  c)      Mekanik elektronik: peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Pada abad para Ilmuwan pun menemukan  berbagai penemuan mesin elektronik, misalnya pada  tahun 1920 seorang ilmuwan berkebangsaan Spanyol yaitu Leonardo Toressy Quevedo menemukan mesin penghitung otomatis pertama, selanjutnya pada tahun 1938 seorang ilmuwan bernama George R. Stibitz. Dan masih banyak penemuan lainnya.

  d)      Elektronik: pada zaman ini peralatannya bekerja menggunakan elektronik penuh dan tidak dibantu lagi oleh tangan manusia. Pada tahun 1942 beberapa ilmuwan dari IOWA College menemukan komputer digital elektronik pertama yang mereka namai Atanasoff-Berry Computer yang penemunya bernama John V. Atanasoff, dan Clifford Berry. Dan pada tahun 1944 Prof. Howard Aiken dari Universitas Harvard melakukan operasi aritmetika dan logika secara otomatis. Dan sampai sekarang para ilmuwan telah menemukan berbagai macam penemuan lain salah satunya komputer. Komputer yang ditemukan oleh para ilmuwan dimulai dari komputer generasi pertama sampai generasi keempat.

      B. Teknologi Input

Pengertian Komputer

Komputer adalah seperangkat alat elektronik untuk mengiput dan memproses hingga menghasilkan data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata computer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang perkerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan komunikasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. 

Dalam arti seperti itu terdapat alat seperti slide rule, jenis kalkulator mekanik mulai dari abakus dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti "komputer" adalah "yang mengolah komunikasi atau sistem pengolah komunikasi." Selama bertahun-tahun sudah ada beberapa arti yang berbeda dalam kata "komputer", dan beberapa kata yang berbeda tersebut sekarang disebut disebut sebagai komputer. 

Kata computer secara umum pernah dipergunakan untuk mendefiniskan orang yang melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa mesin pembantu. Menurut Barnhart Concise Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk "orang yang menghitung" kemudian menjelang 1897 juga digunakan sebagai "alat hitung mekanis". Selama Perang Dunia II kata tersebut menunjuk kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya menghitung jalan artileri perang dengan mesin hitung.

1.      Hardware (HW)

Hardware atau perangkat keras dalam sistem komputer  merupakan  komponen  yang secara fisik dapat dilihat dan diraba yang membentuk suatu  kesatuan  sehingga dapat difungsikan. Misalnya: keyboard dan monitor, dll.

·          Pengertian Perangkat Input 

Perangkat input adalah perangkat ‘masukkan’ untuk unit komputer yang cara kerjanya memberikan perintah secara langsung dengan menghasilkan komunikasi berbentuk digital kepada para pengguna. Ada berbagai macam perangkat keras berjenis input yang diciptakan untuk komputer, berikut adalah contohnya:

1. Keyboard

Keyboard komputer merupakan salah satu perangkat berjenis input yang berfungsi untuk memasukkan data berupa teks, seperti huruf, angka, simbol, dan lain sebagainya. Keyboard menjadi perangkat yang penting pada komputer. Tanpa keyboard bisa dipastikan komputer tidak dapat bekerja dengan baik seperti semestinya. Dan sebagai perangkat input yang telah mengalami beberapa kali perkembangan, keyboard komputer memiliki berbagai varian port dari port serial, PS/2, USB, hingga wireless. Meskipun ada banyak jenis port keyboard, tetap saja keyboard tergolong sebagai perangkat input.

2. Mouse

Mouse merupakan alat penunjuk (pointer) pada perangkat komputer, biasanya penunjuk ini dapat dilihat di monitor saat kita mengoperasikan komputer. Selain itu, mouse juga umumnya dilengkapi dengan tombol klik kanan dan kiri yang gunanya sebagai pengganti tombol enter dan select pada keyboard.

4. Scanner

Adapun scanner juga termasuk sebagai perangkat input yang didesain untuk menyalin text maupun gambar grafis dan kemudian dapat disimpan dalam bentuk file.

Selain empat perangkat tersebut, sebenarnya masih banyak contoh perangkat input komputer yang lain seperti flashdisk, webcam, CD Rom, dan masih banyak lagi. Namun contoh di atas rasanya sudah cukup untuk mendefinisikan pengertian perangkat input.

C. Teknologi Ouput

Pengertian Perangkat Output

Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan komunikasi kepada penggunanya. Komunikasi yang ditampilkan oleh komputer sudah diterjemahkan oleh teknologi komputer itu sendiri sehingga dapat dipahami penggunanya dengan mudah. Berikut ini ada beberapa contoh perangkat output komputer yang sering digunakan.

1. Monitor

Monitor adalah perangkat keras berjenis output yang digunakan untuk menerjemahkan data digital sehingga menghasilkan komunikasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Monitor adalah perangkat output yang sangat penting dari komputer, karena tanpa kehadirannya, pengguna tidak akan bisa mendapatkan komunikasi yang diinginkan.

2. Projector

Projector bekerja dengan mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optic elektronik, dan display dengan tujuan memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar. Perangkat ini juga tergolong sebagai perangkat output.

3. Speaker

Speaker pun termasuk sebagai perangkat output yang fungsinya untuk menghasilkan suara dari komputer. Dan sama halnya dengan monitor, speaker juga berperan penting untuk menunjang kinerja komputer itu sendiri.

4. Printer

Perangkat output selanjutnya adalah printer yang juga termasuk sebagai perangkat keras berjenis output untuk mencetak file misalnya foto digital menjadi foto kertas. Ataupun dokumen menjadi tulisan yang tertuang di media kertas.

Selain empat contoh tersbut, ada banyak perangkat output komputer lainnya seperti headset, VGA, Network Card, dan lain sebagainya.

BAB III

PENUTUP

 A. Kesimpulan

Teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia zaman sekarang. Bahkan dapat dikatakan, seluruh aspek kehidupan seperti bidang pendidikan. Perkembangan Teknologi dalam dunia pendidikan telah menghasilkan sebuah sistem pembelajaran jarak jauh. Dalam kaitannya dengan pendidikan, perlu dilakukan  penelitian yang terus-menerus dalam kaitannya antara media komunikasi dan pendidikan, yaitu kawasan teknologi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi pendidikan merupakan satuan pengetahuan yang terorganisasi akan senantiasa berkembang dengan adanya teknlogi. Pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan memang sangat berpengaruh besar bagi kemajuan dunia pendidikan. Hanya saja tahu batasan-batasan bagaimana pemakaian teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhan.

B. Saran

Pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan memang sangat perlu, sebenar nya tidak hanya bagi dunia pendidikan saja pemanfaatan teknologi bisa mencakup segala bidang, tergantung bagaimana seseorang menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhannya dan tau sebab akibat dan dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan teknologi tersebut.

[read more..]