Monday, November 28, 2016

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada VCD Bajakan

0 komentar
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada VCD Bajakan Menurut UU No. 19 Tahun 2002

Azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.47

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan leer van het materiele feit (feit materielle). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu dari H. R. 1961 Nederland, hal itu ditiadakan.

Menurut Prof. Moeljatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 unsur, yaitu :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

1. Kemampuan Bertanggung Jawab
Kitab Undang-Undang hukum pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab.

Mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti pidana kepada penindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya. Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang mengenai keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara kapan orang bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.
Moeljatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggung jawab, ialah :
  • Harus adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
  • Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.
Untuk menjelaskan hal kapankah terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :

a. Dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan pasal 44 (1) KUHP. Dari pasal 44 (1) KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 (1) menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana), apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan pasal 44 (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggung jawab.

b. Dengan tidak menghubungkannya dengan norma pasal 44 (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggung jawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
  1. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan.
  2. Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya.
  3. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.
2. Kesalahan Yang Berupa Kesengajaan Atau Kealpaan

a) Kesengajaan
Di dalam penjelasan resmi KUHP (Memory van Toelichting) “kesengajaan” atau opzet diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (willen en wetens). Dengan batasan yang diberikan Memory van Toelichting di atas secara umum dapatlah dikatakan, bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran / pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Dengan demikian, maka seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari / mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.55

Berkaitan dengan masalah kesengajaan di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin) dikenal ada 2 teori tentang kesengajaan, yaitu :

1) Teori kehendak (wilstheorie)
Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu.

2) Teori pengetahuan / membayangkan (voorstelling-theorie)
Menurut teori ini, sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bis menghendaki akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa membayangkan (akibat yang akan terjadi).

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 corak / bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut :57

1) Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (opzet alsoogmerk) atau sering disebut dengan dolus directus.
Kesengajaan sebagai maksud akan terjadi, apabila seseorang menghendaki melakukan suatu perbuatan sekaligus menghendaki terhadap timbulnya akibat perbuatan itu.

2) Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.
Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kepastian akan terjadinya.

3) Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan atau kesengajaan dengan syarat (voorwardelijk opzet / dolus eventualis).

Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan akibat tertentu itu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kemungkinan akan terjadi.

b) Kealpaan / Kelalaian (culpa)
Di dalam penjelasan resmi KUHP (Memory van Toelichting) mengatakan, bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (quasidelict) sehingga diadakan pengurangan pidana.

Untuk adanya kealpaan harus dipenuhi 2 syarat, yaitu :
a. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan dalam pengertian telah berbuat tidak hati-hati. Syarat ini ditujukan pada kealpaan / kelalaian terhadap perbuatannya. Jenis kealpaan ini merupakan kealpaan / kelalaian yang terjadi pada jenis tindak pidana formil.

b. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya, dalam pengertian, pelaku telah tidak menduga terhadap timbulnya akibat yang seharusnya diduganya. Syarat ini ditujukan pada kealpaan/kelalaian terhadap akibatnya. Jenis kealpaan ini merupakan kealpaan / kelalaian yang terjadi pada jenis tindak pidana materil.

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf
Agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sehingga karenanya dapat dipidana maka salah satu syaratnya adalah tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf). Apabila dalam diri pelaku ada alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf, maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebab kesalahan orang itu akan dimaafkan. Dalam hal ini, perbuatan orang tersebut tetap sebagai tindak pidana atau bersifat melawan hukum, tetapi terhadap orang itu tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena dalam diri orang itu dianggap tidak ada kesalahan. Dengan demikian, alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf merupakan salah satu alasan penghapus pidana atau alasan meniadakan pidana.60
  1. Tidak mampu bertanggung jawab (diatur dalam pasal 44 KUHP). Adapun alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa antara lain :
  2. Daya paksa (diatur dalam pasal 48 KUHP).
  3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP).
  4. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (diatur dalam pasal 51 ayat (2) KUHP).
Meskipun telah mempunyai Undang-undang UU No.19/2002 tentang Hak Cipta (berapa kali direvisi) dan pemberlakuannya tentang hak cipta pun telah diberlakukan efektif sejak 29 Juli 2003, semestinya mampu membuat para pembajak jera, namun pada kenyataannya pelanggaran terhadap HAKI masih saja terjadi bahkan cenderung ke arah yang semakin memprihatinkan. Salah satu dari bentuk pelanggaran itu adalah pembajakan VCD. Banyak VCD palsu yang ada di kalangan masyarakat justru filmnya belum diputar di studio secara resmi. Begitu tingginya peredaran VCD bajakan, bahkan telah sampai ke pelosok pedesaan. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan, mengingat bangsa Indonesia adalah salah satu penandatanganan perjanjian TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) yaitu perjanjian Hak-Hak Milik Intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam Badan Perdagangan Dunia (WTO) yang harus tunduk pada perjanjian internasional itu. Kendala utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya perlindungan Hak akan Kekayaan Intelektual ini adalah masalah penegakan hukum, di samping masalah-masalah lain seperti kesadaran masyarakat terhadap HAKI itu sendiri dan keadaan ekonomi bangsa yang secara tidak langsung turut menyumbang bagi terjadinya pelanggaran itu. Akibat dari maraknya pembajakan VCD ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah, baik dari dunia Internasional maupun pada masyarakat Indonesia sendiri. Pengenaan sanksi oleh masyarakat Internasional merupakan suatu kemungkinan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sementara pengaruh dari VCD bajakan terhadap masyarakat juga sangat luas, seperti rusaknya moral masyarakat sebagai akibat dari tidak adanya sensor bagi VCD bajakan itu serta menurunnya kreativitas dari para pelaku di bidang musik dan film nasional.
[read more..]

Peraturan-peraturan hukum pidana umum di Indonesia

0 komentar
Peraturan-peraturan hukum pidana umum di Indonesia terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan peraturan-peraturan hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Hak Cipta mengatur secara khusus dan tersendiri tentang delik-delik tertentu lebih mendalam daripada pengaturan dalam KUHP yang bersifat umum. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta harus dianggap lex specialis, karena secara khusus mengatur hak cipta (lex specialis derogat lex generalis). Namun demikian, kecenderungannya ialah hanya memfokuskan perhatian terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tanpa menyentuh substansi ketentuan pidana dalam KUH Pidana. Hal ini dapat dimengerti, dengan membaca dan membandingkan sanksi pidana yang diancam oleh, baik KUH Pidana maupun Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, sekalipun diancamkan secara alternatif, jumlah pidana dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan denda yang diancamkan dalam KUH Pidana.

Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, bahwa hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana pada setiap pelanggaran hak cipta.46
Negara berkewajiban mengusut setiap pelanggaran hak cipta yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hak cipta, yang tidak saja diderita oleh pemilik atau pemegang hak cipta dan hak terkait, tetapi juga oleh negara, karena kurangnya pendapatan negara yang seharusnya bisa didapat dari pemegang hak cipta atau hak terkait. Selain itu negara harus melindungi kepentingan pemilik hak, agar haknya jangan sampai dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan melalui ketentuan-ketentuan pidana, seperti yang diatur dalam pasal 382 bis KUH Pidana yang lazim dikenal sebagai persaingan curang (oneerlijke concurrentie). Persaingan curang merupakan perbuatan untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu dengan maksud untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain.

Dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pengaturan mengenai ketentuan pidana telah berubah secara mendasar. Pada Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hukuman penjara minimum. Jika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan, maka terdakwa dapat dipidana penjara paling singkat satu bulan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Disamping itu, juga terdapat kenaikan denda yang sangat tinggi dari Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000.000,-. Kenaikan hukuman denda yang sangat besar itu dimaksudkan agar ada efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran, karena denda Rp. 100.000.000,- dianggap masih ringan oleh para pelanggar, karena keuntungan (profit gain) yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan denda yang dijatuhkan.

Bentuk pelanggaran hak cipta yang pertama adalah dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 72 ayat (1).

Pasal 72 ayat (1) menyebutkan, bahwa bagi yang tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat atau pidana minimum 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Bentuk pelanggaran hak cipta yang kedua adalah dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan VCD bajakan. Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 72 ayat (2).

Pasal 72 ayat (2), kemudian menyatakan, bahwa bagi yang sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bentuk pelanggaran hak cipta yang ketiga adalah dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer. Pelanggaran hak cipta ini melanggar pasal 73 ayat (1).

Selanjutnya pasal 72 ayat (3), menyebutkan, bahwa bagi yang tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
[read more..]

Saturday, November 26, 2016

Perkembangan Konsep Kesejahteraan Psikologis

0 komentar
Ryan & Deci (2001) mengemukakan dua perspektif mengenai kesejahteraan psikologis, yang pertama pendekatan hedonic, yang mendefenisikan well being sebagai kesenangan atau kebahagian dan pendekatan eudaimonic, yang berfokus pada realisasi diri, ekspresi personal dan tingkat dimana individu mampu mengaktualisasikan kemampuannya.

Perspektif hedonic ini memandang bahwa tujuan hidup yang paling utama adalah kebahagian. Pandangan dominan diantara ahli psikologi yang beraliran hedonic adalah kesejahteraan tersusun atas kebahagian subjektif dan berfokus pada pengalaman yang mendatangkan kenikmatan. Diener dan Lucas (2000) mengembangkan model pengukuran untuk mengevaluasi rangkaian kenikmatan ataupun rasa sakit. Model pada pengukuran ini disebut sebagai subjective well-being. konsep subjective well-being berasal dari konsep wellbeing dari perspektif hedonic. Subjective well-being terdiri dari tiga aspek yaitu kepuasan hidup, adanya afek positif dan tidak adanya afek negatif.

Ketiga aspek ini seringkali disimpulkan sebagai konsep kebahagiaan.
Perspektif eudaimonic ini merumuskan bahwa kesejahteraan psikologis dalam konsep aktualisasi potensi manusia dalam menghadapi tantangan hidup (Keyes, Shmotkin & Ryff, 2002). Waterman (1993) mengatakan bahwa eudaimonic terdiri dari pemenuhan atau menyadari siapa dirinya sebenarnya.

Berdasarkan persepktif eudaimonic, laporan subjective seseorang mengenai perasaan kebahagiaan, keberadaan efek efek yang positif dan kepuasan hidup yang dirasakan pada saat kini atau pada waktu yang spesifik tidak berarti bahwa orang tersebut baik secara psikologis ataupun baik secara sosial (Ryan& Deci, 2001).

Waterman (1993) mengemukakan bahwa konsep kesejahteraan psikologis eudemonic berfokus pada bagaimana manusia hidup dalam true self (diri mereka yang sebenarnya). Ia juga menjelaskan bahwa eudaimonic akan muncul apabila aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang berjalan dengan nilai nilai yang dimilikinya dan orang tersebut secara penuh terlibat di dalamnya.

Akitivitas akitivitas hedonic yang dilakukan dengan mengejar kenikmatan dan menghindari kesakitan menghasilkan kesejahteraan yang bersifat sementara yang semakin lama akan semakin memudar sensasinya
seiring berjalannya waktu. Sedangkan aktivitas akitivitas eudaimonic lebih dapat mempertahankan dalam waktu yang relative lama dan konsisten (Steger,Kashdan & Oishi, 2009). Seseorang akan merasakan kebahagian dan kepuasan hidup yang lebih lama ketika individu mengalami pengalaman membina hubungan yang baik dengan orang lain dan merasa menjadi bagian dari kelompok tertentu, dapat menerima dirinya sendiri dan memiliki tujuan hidup (Steger, Kashdan & Oishi, 2009). Pandangan eudaimonic mengenai kesejahteran ini kemudian menjadi dasar munculnya kesejahteraan psikologis.

Ryff dan Keyes (1995) membedakan antara kesejahteraan psikologis dan subjective psychological well-being. Kesejahteraan psikologis merepresentasikan perspektif eudaimonic, sedangkan subjective psychological well-being merepresentasikan perspektif hedonism (Ryan & Deci, 2001).

Kesejahteraan psikologis merupakan suatu konsep yang multidimensional yang terdiri dari enam dimensi yang menggambarkan aktualisasi diri manusa yaitu penerimaan diri, otonomi, pertumbuhan pribadi, lingkungan, tujuam hidup, penguasaaan lingkungan dan hubungan yang positif dengan orang lain (Ryan & Deci, 2001).
[read more..]

Defenisi Kesejahteraan Psikologis

0 komentar
Kesejahteraan psikologis dikemukakan oleh Ryff (1989) yang mengartikan bahwa istilah tersebut sebagai pencapaian penuh dari potensi psikologis seseorang dan suatu keadaan ketika individu dapat menerma kekuatan dan kelemahan diri dengan apa adanya, memiliki tujuan hidup, menjadi pribadi yang mandiri, menggembangkan relasi yang positif dengan orang lain, mampu mengendalikan lingkungan dan terus bertumbuh secara personal. Konsep Ryff berawal dari adanya suatu keyakinan bahwa kesehatan yang positif tidak sekedar tidak adanya penyakit fisik saja. Ia juga menambahkan bahwa kesejahteraan psikologis merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan apa yang dirasakan individu mengenai aktivitas dalam kehidupan sehari hari serta mengarah pada ungkapan perasaan perasaan pribadi atas apa yang dirasakan oleh individu sebagai hasil dari pengalamannya (Ryff & Keyes, 1995).

Menurut Lawton (1983) kesejahteraan psikologis merupakan gambaran seseorang mengenai hidup yang berkualitas yang dianggap baik atau memuaskan. Sedangkan menurut Bradburn (1969) juga menyatakan bahwa seorang akan memiliki tingktat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi bila ia merasakan lebih banyak afek positive dibandingkan afek negative dan sebaliknya. Secara umum kesejahteraan psikologis diartikan sebagai kepuasan hidup, kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi (Jarden, 2012). Selanjutnya, Huppert (2009) menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologis merupakan perpaduan antara feeling good dengan keberfungsian yang efektif. Ryff (1989) mengemukakan karakteristik orang yang memiliki kesejahteraan psikologis merujuk kepada pandangan Rogers tentang orang yang berfungsi penuh (fully-functioning person) pandangan Maslow mengenai konsep aktualisasi diri (self-actualization) adalah keinginan individu untuk menyempurnakan diri berdasarkan potensi yang dimilikinya, pandangan Jung tentang individuasi, konsep Allport yang menjelaskan tentang kematangan.

Kesejahteraan psikologis dapat ditandai dengan diperolehnya kebahagian, kepuasan hidup dan tidak adanya gejala gejala depresi (Ryff, 1995). Menurut Bradburn (1989) kebahagian merupakan hasil dari kesejahteraan psikologis dan merupakan suatu tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ryff (1989) menjelaskan konsep kesejahteraan psikologis sebagai suatu kondisi dimana individu dapat menerima segala kelebihan dan kekurangannya, menggembangkan potensi diri secara berkelanjutan, memiliki tujuan hidup dan menemukan kebermaknaan hidup, membangun hubungan positif dengan orang lain mampu mengatur lingkungan secara efektif sesuai dengan kebutuhannya, serta memiliki kemampuan dalam menentukan tindakan sendiri.

Kesejahteraan psikologis juga merujuk kepada bagaimana individu mampu mengevaluasi diri mereka sendiri dan juga mengevaluasi kemampuan mereka untuk memenuhi aspek-aspek tertentu di dalam kehidupan mereka, seperti hubugan baik dengan orang lain, pekerjaan maupun dukungan dari orang lain (Flouri & Buchanan, 2003; Wilkinson 2004). Selanjutnya kesejahteraan psikologis di defenisikan sebagai kebahagiaan, kepuasan hidup dan pertumbuhan pribadi (Jarden, 2012).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan psikologis adalah kondisi individu yang ditandai dengan adanya perasaan bahagia, adanya kepuasan hidup. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penerimaa diri, relasi sosial yang positif, mempunyai tujuan hidup, perkembangan pribadi, penguasaan lingkungan dan otonomi.
[read more..]
 

Blog Info

SEO Stats powered by MyPagerank.Net
My Ping in TotalPing.com

Histats