Saturday, May 9, 2015

Geopolitik Indonesia

0 komentar
Pandangan Geopolitik Indonesia
Sebelum membahas wawasan nasional, terlebih dahulu perlu pembahasan tentang pendapat dari para penulis geopolitik, yaitu:

Friedrich Ratzel (1844-1909)
Teori yang dikemukakan adalah teori ruang yang konsepsinya dipengaruhi oleh ahli biologi Charles Darwin. Ia menyamakan negara sebagai makhluk hidup yang makin sempurna serta membutuhkan ruang hidup yang makin meluas. Pendapat ini dipertegas Rudolf Kjellen (1864-1922) dengan teori kekuatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas. Dengan kekuatannya mampu eksploitasi negara “primitif” agar negaranya dapat swa-sembada. Beberapa pemikir sering menyebutnya sebagai Darwinisme sosial.
Karl Haushoffer (1869-1946)
Teori ruang dan kekuatan, dikenal pula sebagai Teori Pan Regional:
a. Lebensraum (ruang hidup) yang cukup
b. Autarki (swa-sembada)
c. Dunia dibagi 4 Pan Region, setiap region dipimpin satu bangsa yang unggul
d. Pan Region terdiri dari Pan Amerika (USA), Pan Asia Timur (Jepang), Pan Rusia India (Rusia), Pan Eropa Afrika (Jerman). Dari pembagian daerah inilah kita dapat segera tahu peraturan politik masa lalu (yang sedikit rasis) dan masa depan.

Sir Halford Mackinder (1861-1947)
Teori Daerah Jantung (dikenal pula sebagai wawasan benua). Menurutnya, bila ingin menguasai dunia, harus kuasai Derah Jantung, untuk itu diperlukan kekuatan darat yang memadai. Teori ahli geografi ini mungkin terkandung agar Negara lain selalu berpaling pada pembentukan kekuatan darat. Dengan demikian tidak mengganggu pengambangan armada laut Inggris. Tentang pembagian daerah dapat disimpulkan:

1. Dunia terdiri 9/12 air, 2/12 pulau dunia (Eropa, Asia, Afrika), 1/12 pulau lain
2. Daerah terdiri dari:
a. Daerah Jantung (heartland), terletak di pulau dunia yaitu Rusia, Siberia, sebagian Mongolia
b. Daerah Bulan Sabit Dalam (inner cresent) meliputi Eropa Barat, Eropa Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan, AsiaTimur
c. Bulan Sabit Luar (outer cresent) meliputi Afrika, Australia, Amerika/ Benua Baru

Sir Walter Raleigh (1554-1618) dan Alfred Thayer Mahan (1840-1914)

Teori kekuatan Maritim yang dicanangkan oleh Raleigh, bertepatan dengan kebangkitan armada Inggris dan Belanda yang ditandai dengan kemajuan teknologi perkapalan dan pelabuhan serta semangat perdagangan yang tidak lagi mencari emas dan sutera di Timur semata-mata. Pada masa ini pula lahir tentang pemikiran hukum laut internasional yang berlaku sampai tahun 1994 (setelah UNCLOS 1982 disetujui melalui SU PBB). Menurut Sir W. Raleigh, siapa yang kuasai laut akan kuasai perdagangan dunia/ kekayaan dunia dan akhirnya menguasai dunia, oleh karena itu harus memiliki armada laut yang kuat. Sebagai tindak lanjut maka Inggris berusaha menguasai pantai-pantai benua, paling tidak menyewanya. Sedangkan Alfred T. Mahan, laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak terdapat di laut, oleh karena harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya.

Giulio Douhet (1869-1930) dan William Mitchel (1879-1936)
Awal abad XX merupakan kebangkitan ilmu pengetahuan penerbangan. Kedua orang ini mencita-citakan berdirinya Angkatan Udara. Dalam teorinya, menyebutkan bahwa kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis belakang lawan serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara.

Nicholas J. Spykman (1839-1943)
Teori Daerah Batas (Rimland theory). Teorinya dipengaruhi oleh Mackinder dan Haushoffer, terutama dalam membagi daerah. Dalam teorinya tersirat bahwa:
  • Dunia menurutnya terbagi 4 daerah, yaitu Heartland, Offshore continents belt (rimland), Oceanic belt dan New World (benua Amerika)
  • Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut dan udara untuk kuasai dunia
  • Daerah Rimland akan lebih besar pengaruhnya dalam percaturan politik dunia dari pada daerah jantung
  • Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat
Bangsa Indonesia
Wawasan bangsa Indonesia tersirat melalui UUD 1945, yaitu:
a. Ruang hidup bangsa terbatas diakui internasional
b. Setiap bangsa sama derajatnya, berkewajiban menjaga perdamaian dunia
c. Kekuatan bangsa untuk mempertahankan eksistensi dan kemakmuran rakyat

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori geopolitik menjadi doktrin dasar bagi terbentuknya negara nasional yang kuat dan tangguh. Sebagai doktrin dasar, ada empat unsur yang perlu di perhatikan, antara lain:

a. Konsepsi Ruang, merupakan aktualisasi dari pemikiran nagara sebagai organisasi hidup. Ruang yang merupakan inti dari konsepsi geopolitik merupakan wadah dinamika politik dan militer. Hal ini juga dapat dirasakan pada era Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, ketika kedua kutub saling mencari pengaruh di dunia ketiga.

b. Konsepsi Frontier, merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan. Frontier merupakan batas imajiner di antara dua negara yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, batas resmi dapat bergeser karena berbagai pengaruh, terutama masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Pengaruh Negara tetangga yang lebih maju apabila tidak ditangani secara serius, akan menimbulkan gejolak politik yang melibatkan pemerintah.

c. Konsepsi Politik Kekuatan, menjelaskan tentang kehidupan bernegara. Politik kekuatan merupakan faktor dinamika kehidupan bangsa karena dinamika organisme bangsa. Dunia yang menyempit dan percepatan jalannya sejarah sebagai akibat revolusi teknik. Dengan demikian dunia semakin terbuka dan cita-cita dunia tanpa batas merupakan cirri globalisasi. Fenomena ini harus dapat ditangkal oleh setiap negara, lebih-lebih bagi negara yang sedang berkembang.

d. Konsepsi Keamanan Negara dan Bangsa, melahirkan konsepsi geostrategik. Geopolitik pada akhirnya bertujuan untuk pengamanan negara, baik secara fisik maupun sosial. Untuk itu, perlu dipersiapkan daerah penyangga yang dikenal dengan daerah frontier yang berbatasan dengan negara jira dan dipersiapkan secara sistematis pembangunannya.

2. Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja dengan menggunakan ’asas archipelago’ sebagai dasar hukum laut Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara kepulauan atau ’archipelagic state’ yang merupakan suatu eksperimen radikal dalam sejarah hukum laut dan hukum tata negara di dunia.

Isinya adalah:
”segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia”.

Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang.

Tujuan Deklarasi Juanda adalah sebagai berikut:
Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.
Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas Negara kepulauan (archipelagic state principles).
Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Secara implisit UU ini menyatakan klaim kedaulatan atas pulau-pulau terluar Indonesia dan sekaligus klaim atas laut wilayah (laut territorial) Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tapi waktu itu belum diakui secara internasional.

Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar (kecuali Irian Jaya), terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut. Pada tahun 1982 deklarasi ini akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Negara Republik Indonesia memerlukan ruang yang cukup untuk memperoleh kebutuhan ekonomi. Agar kegiatan ekonomi dapat terlaksana dengan aman, tentunya ruang yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan tersebut, haruslah mendapat pengakuan dari lingkungan sekitar.

Zona Ekonomi Eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah Negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan di dalamnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel atau pipa. Pada ZEE ini, pemerintah mempunyai hak untuk mengatur segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di permukaan laut, di dasar laut dan juga di bawah laut serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya.

Wujud perjuangan bangsa Indonesia tentang ruang yang menjadi sumber perekonomian Negara adalah pengumuman pemerintah Negara Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah:
a. Persediaan ikan yang semakin terbatas
b. Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia
c. ZEE mempunyai kekuatan hukum Internasional

Pengumuman pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif diperjuangkan di forum Internasional. Perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil pada tahun 1982, pada saat konferensi PBB menerima “The United Nations on the Law of the Sea”. Konvensi tentang hukum laut ini, ditandatangani oleh 117 negara (di dalamnya termasuk Indonesia) pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica.
[read more..]

Monday, March 16, 2015

Definisi kesehatan menurut WHO

0 komentar
A. Definisi Kesehatan
Definisi kesehatan menurut WHO adalah sebagai berikut :
Health is defined as a state of complete physical, mental, and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity.”

Istilah kesehatan itu sendiri, di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1960, tentang pokok-pokok, Bab 1 Pasal 2 didefinisikan sebagai berikut :

“yang dimaksud dengan kesehatan dalam undang-undang ini ialah keadaan yang meliputi badan, rohani (mental), dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan”.
Kesehatan menurut UU RI No. 23 Tahun 1992 Bab 1 Pasal 1 sebagai berikut : “kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan social yang menungkinkan setiap orang hidup produktif secara social ekonomis.

Kesehatan dalam keperawatan kesehatan komunitas didefinisikan sebagai kemampuan melaksanakan peran dan fungsi dengan efektif. Kesehatan adalah proses yang berlangsung mengarah kepada kreatifitas, konstruktif dan produktif. Menurut Hendrik L. Bloom ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. ( Ekasari, Mia Fatma, dkk : 5, Keperawatan Komunitas Upaya Memandirikan Masyarakat untuk Hidup Sehat, 2008).

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa definisi kesehatan merupakan suatu keadaan di mana seseorang dapat melakukan aktivitas dan menjalankan perannya dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

B. Definisi Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu determinan dalam mencapai masyarakat yang sehat, meskipun disadari bahwa peran lingkungan dan faktor perilaku merupakan determinan yang lebih besar pengaruhnya pada kesehatan (Blum).

Pelayanan kesehatan masyarakat pada prinsipnya mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan promotif adalah upaya meningkatkan kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi dan yang preventif mencegah agar masyarakat tidak jatuh sakit agar terhindar dari penyakit. Sebab itu pelayanan kesehatan masyarakat itu tidak hanya tertuju pada pengobatan individu yang sedang sakit saja, tetapi yang lebih penting adalah upaya-upaya pencegahan (preventif) dan peningkatan kesehatan (promotif). Sehingga, bentuk pelayanan kesehatan bukan hanya puskesmas atau balkesma saja, tetapi juga bentuk-bentuk kegiatan lain, baik yang langsung kepada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, maupun yang secara tidak langsung berpengaruh kepada peningkatan kesehatan. (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3747/1/fkm-juanita5.pdf)

C. Definisi Keluarga
Keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi, atau perkawinan. (WHO, 1969).

Menurut Departemen Kesehatan RI (1988), keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, dan di dalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan. (Silvicion G. Bailon dan Aracelis Maglaya, 1989).

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa definisi keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat yang terikat dengan perkawinan atau pengangkatan dan mereka saling membutuhkan.

D. Definisi Keperawatan Keluarga
Keperawatan keluarga merupakan bidang kekhususan spesialisasi yang terdiri dari keterampilan berbagai bidang keperawatan. Praktik keperawatan keluarga didefinisikan sebagai pemberian perawatan yang menggunakan proses keperawatan kepada keluarga dan anggota-anggotanya dalam situasi sehat dan sakit. Penekanan praktik keperawatan keluarga adalah berorientasi kepada kesehatan, bersifat holistik, sistemik dan interaksional, menggunakan kekuatan keluarga. (http://ilmukeperawatan.wordpress.com/ 2008/04/07/keperawatan-keluarga-sebuah-pengantar/).

Perawatan keluarga yang komprehensip merupakan suatu proses yang rumit, sehingga memerlukan suatu pendekatan yang logis dan sistematis untuk bekerja dengan keluarga dan anggota keluarga . Pendekatan ini disebut proses keperawatan. Menurut Yura dan Walsh (1978), “proses keperawatan merupakan inti dan sari dari keperawatan”. Proses adalah suatu aksi gerak yang dilakukan dengan sengaja dan sadar dari satu titik ke titik yang lain menuju pencapaian tujuan. Pada dasarnya, proses keperawatan merupakan suatu proses pemecahan masalah yang sistematis, yang digunakan ketika bekerja dengan individu, keluarga, kelompok atau komunitas.

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa keperawatan keluarga adalah suatu proses yang digunakan terhadap individu, keluarga, kelompok atau komunitas bersifat holistik sistemik dan interaksional, dan menggunakan kekuatan keluarga

E. Teori Pendekatan Keperawatan Keluarga
Pendekatan dalam keperawatan keluarga menurut Stanhope dan Lancaster (2004), yaitu sebagai berikut :
1. Keluarga sebagai kontek (Family as Context)
2. Keluarga sebagai klien (Family as Client)
3. Keluarga sebagai sistem (Family as System)
4. Keluarga sebagai komponen sosial (Family as Component of Society)
[read more..]

Friday, March 6, 2015

Perancangan Sampel Skripsi

0 komentar
Perancangan Sampel
Populasiadalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang dijadikan obyek penelitian. Jika yang ingin diteliti adalah sikap konsumen terhadap satu produk tertentu, maka populasinya adalah seluruh konsumen produk tersebut. Tujuan ditetapkannya populasi untuk dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi. Ditinjau dari banyaknya anggota populasi, maka populasi terdiri atas populasi terbatas (terhingga) dan populasi tak terbatas (tak terhingga). Namun dalam kenyataannya populasi terhingga selalu menjadi populasi yang tak terhingga. Ditinjau dari sudut sifatnya, maka populasi dapat bersifat homogen atau heterogen.

Sampel merupakan bagian dari populasi. Elemen anggota sampel, merupakan anggota populasi dimana sampel diambil. Jika N banyaknya elemen populasi dan n banyaknya elemen sampel, maka n < N.

Pengambilan anggota sampel yang merupakan sebagian dari anggota populasi tadi harus dilakukan dengan teknik tertentu yang disebut teknik Sampling. Ukuran sampel atau jumlah sampel yang diambil menjadi persoalan yang penting ketika jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif. Pada penelitian yang menggunakan analisis kualitatif, ukuran sampel bukan menjadi nomor satu, karena yang dipentingkan adalah banyaknya informasi. Walau jumlahnya sedikit tetapi jika banyak diperoleh informasi, maka sampelnya lebih bermanfaat.

Penentuan Jumlah Sampel
Penetuan besar anggota sampel dengan menggunakan proporsi dapat ditentukan dengan beberapa rumus. Adapun rumus-rumus penentuan jumlah sampel dengan menggunakan teknik proporsi dapat dilihat sebagai berikut.
1.      Rumus Krejcie dan Morgan

  ........................................................................(5)

Di mana :
 s = banyaknya anggota sampel
 N = Banyak anggota populasi
 p = proporsi dalam populasi                                    
d = derajat ketelitian = 1,96
χ2 = harga tabel chi kuadrat untuk tertentu
Jika rumus tersebut digunakan untuk populasi tertentu yang sudah diketahui jumlah anggotanya dengan α = 0,05, besarnya sampel dapat dilihat pada tabel Krejcie dan Morgan.
2.      Rumus Taro Yamane atau Slovin

     .............................................................................................. (6)
Keterangan :
n               = jumlah sampel
N               =Jumlah populasi
D               =Presisi/Persentase kelonggaran ketidaktelitian kesalahan            pengambilan     sampel yang masih dapat ditolerir
3.      Penentuan  Jumlah Sampel Secara Konvensional
Penentuan besarnya sampel dapat juga dilakukan dengan pendekatan konvensional, dimana jumlah sampel ditentukan berdasarkan konvensi atau jumlah yang diyakini sebagai ukuran yang tepat untuk suatu sampel penelitian (Supranto : 2001). Caranya, jumlah pertanyaan dalam kuisioner dikali lima (5) sampai sepuluh (10).
[read more..]

Tuesday, February 24, 2015

Pengertian transaksi hubungan istimewa menurut UU PPh

0 komentar
Jenis Hubungan Istimewa  
1. Pengertian hubungan istimewa menurut UU PPh
Didalam praktik seringkali terjadi suatu badan usaha bertransaksi dengan badan usaha lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sedangkan keduanya masih dalam satu kelompok usaha. Dalam hal demikian, tidak menutup kemungkinan terjadi transaksi hubungan istimewa yang tidak wajar. Untuk itu, Pasal 18 ayat 4 UU PPh telah memberikan batasan tentang hubungan istimewa, yaitu hubungan istimewa dianggap ada apabila salah satu dari tiga elemen berikut ini terpenuhi.

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain, hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.

Misalnya,
PT A mempunyai 50% saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya apabila PT B tersebut mempunyai 50% saham PT C, PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25%. Dalam hal demikian antara PT A, PT B dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% saham PT D, antara PT B, PT C dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa

Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan.
b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung (melalui manajemen atau penggunaan teknologi).
c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

1) Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah saudara.

2) Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

2. Pengertian Hubungan Istimewa menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD Model (Pasal 9)

“Associated Enterprises”
Where an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
 
Jika kedua pengertian di atas dipersandingkan, akan terdapat dua masalah yaitu pengertian hubungan istimewa dan apa yang harus dilakukan dalam hal transaksi tidak mencerminkan harga wajar.
 
Untuk masalah yang pertama, kedua aturan tersebut pada dasarnya sama yaitu rumusan mengenai "hubungan istimewa. Perbedaannya, pada Model OECD besarnya penyertaan tidak ditentukan secara kuantitatif, sedangkan Pasal 18 ayat 4 memberikan syarat minimum besarnya penyertaan.

Masalah yang kedua, yaitu landasan yang dipakai untuk melakukan koreksi, Pasal 18 ayat 4 dan Pasal 9 OECD sedikit berbeda dari segi rumusannya, sebagai berikut.

a. Pasal 18 (4)
Ketentuan ini tidak secara tegas merujuk terjadinya transaksi dan akan dilakukan koreksi apabila tidak menunjukkan kewajaran seperti halnya tidak ada hubungan istimewa.

b. Pasal 9, OECD Model :
Terdapat transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam transaksi tersebut diciptakan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

3. Konsekuensi dalam Transaksi Hubungan Istimewa menurut UU PPh
a. Penentuan kembali harga transfer dan DER
Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 UU PPh berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan (transfer pricing) serta menentukan utang sebagai modal atau Debt to Equity Ratio (DER) untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Rumusan di atas menunjukkan ada dua hal yang harus dipenuhi agar Dirjen Pajak dapat melakukan koreksi, yaitu:
1) terdapat hubungan istimewa antara pihak-pihak yang melakukan transaksi dan
2) transaksi tersebut tidak menunjukkan kewajaran dan kelaziman usaha

Contoh :
Penyertaan modal secara terselubung dengan menyatakan penyertaan modal sebagai utang. Dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya, melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dengan utang yang lazim (DER) terjadi antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya.

Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperolehnya dianggap sebagai dividen yang dikenakan pajak.

Contoh lain tentang DER yang lebih konkret adalah DER yang diatur di dalam Kontrak Karya pertambangan umum, yaitu 5:1 atau 8:1. Dalam hal Kontrak Karya DER dikaitkan dengan jumlah investasi, yaitu investasi sampai dengan US$ 200 juta, DER-nya adalah 5:1, sedangkan untuk investasi yang melebihi US $ 200 juta, DER-nya adalah 8:1. Apabila DER sudah ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan perlakuan pajak terhadap bunga yang tidak boleh dikurangkan sebagai biaya. Karena aturan tersebut diterapkan terhadap pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana dijelaskan di atas bunga yang tidak memenuhi DER diperlakukan sebagai dividen.

b. Advance Pricing Agreement (APA)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir. Pembahasan lebih detil tentang APA diuraikan di bab lain bersamaan dengan pembahasan Transfer Pricing.

c. Non-Deductibility
Pengeluaran dengan jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (lihat Pasal 9 ayat 1 (f) UU PPh).
[read more..]
 

Blog Info

SEO Stats powered by MyPagerank.Net
My Ping in TotalPing.com

Visitor Info