Wednesday, July 6, 2016

PENGATURAN TINDAK PIDANA PELAKU PEMBAKARAN LAHAN

0 komentar
Hukum merupakan sebuah instrumen yang dibentuk oleh pemerintah yang berwenang, yang berisikan aturan, larangan, dan sanksi yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Peraturan perundang-undangan, juga menjamin keadilan bagi masyarakat, serta memberikan kemanfaatan guna melindungi kepentingan semua orang.
Pemerintah juga membentuk suatu peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana. Sebagaimana yang diketahui, bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai perbuatan pidana dan pemberian sanksi terhadap perbuatan pidana tersebut. Dalam hukum pidana, terdapat beberapa unsur seperti adanya tindak pidana, adanya pertanggungjawaban pidana, serta ada sanksi yang merupakan aplikasi dari bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana seseorang.

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma berlaku. Tindak pidana juga merupakan perbuatan yang akan merugikan orang lain. Sehingga, pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan untuk menentukan sebuah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar norma-norma, dan juga untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan karena kesengajaan ataupun kelalaian.

Dalam sistem peradilan pidana, terdapat beberapa proses untuk menetapkan seorang tersangka tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban  pidana atau tidak. Penetapan pertanggungjawaban pidana tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena, hukum Indonesia menganut sistem civil law. Dalam sistem hukum civil law, hakim menetapkan sebuah pertanggungjawaban atas perbuatan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum Indonesia lebih mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum, dibandingkan dengan sumber hukum lainnya. Berbeda dengan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara yang menggunakan sistem hukum common law yang lebih mengedepankan atau mengutakan case law dari pada peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana sangat diperlukan dalam sistem hukum nasional.

Berbicara mengenai hukum pidana, tidak akan terlepas dari perbuatan pidana atau tindak pidana, dan juga pertanggungjawaban pidana. Setiap orang atau korporasi yang melakukan tindak pidana, harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Bentuk pertanggungiawaban pidana adalah dengan
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Secara sederhana, sanksi dapat diartikan sebagai suatu ganjaran yang bersifat negatif. 


Sanksi adalah perbuatan sebuah akibat ataupun konsekuensi yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam koridor hukum. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan di pidana apabila dia mempunyai kesalahan yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

1. Mampu bertanggungjawab
2. Dengan sengaja atau alpa
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Sanksi haruslah dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik, memandang bahwa hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya. Sedangkan pidana dapat pula diartikan sebagai hukuman. Van Hammel mengatakan pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan.

Simons berpendapat bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggar terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah. Dapat dikatakan bahwa, sanksi pidana merupakan bentuk ganjaran yang diberikan oleh penguasa melalui peraturan perundang-undangan kepada pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi pidana tersebut pada umumnya bertujuan untuk memberikan efek jerah kepada pelaku tindak pidana. Roger Hood berpendapat bahwa sasaran pidana di samping untuk mencegah si terpidana atau pembuat Aksara Baru, 1983), h. 10. potensial melakukan tindak pidana juga untuk :34
1. Memperkuat kembali nilai-nilai sosial
2. menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan

Roeslan Saleh berpendapat bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis hukum pidana, yaitu :
1. Dari segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
2. Dari segi pembalasan, yaitu baha hukum pidana sekaligus merupakan pula menentuan hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu ang bersifat melawan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa pidana
adalah merupakan perlindungan terhadapt masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.

Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Herbert L. Packer menyatakan :
1. The criminal law sanction is indispensable, we could not now or in the foreseeable feauture, without is. (Sanksi pidana sangatlah diperlukan. Kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang
tanpa pidana).
2. The criminal law sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm. (Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untukmenghadapi ancaman-ancaman dari bahaya).
3. The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatened of human freedom. Used providentially and humanely, it is guarantor ; used indiscriminately and coercively, it is threatener.
(sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi pidana merupakan unsur terpenting dalam hukum pidana, karena berisikan ancaman pidana atau ancaman hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana, baik orang perorangan, maupun korporasi.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, bentuk-bentuk pidana terdiri atas :
1. Pidana Pokok
a. Pidana Mati
b. Pidana Penjara
c. Pidana Kurungan
d. Pidana denda

2. Pidana Tambahan
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman Putusan Pengadilan

Berdasarkan kepada pasal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pidana pokok itu terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Berdasarkan ketentuan pasal 69 KUHP, maka urutan pidana pokok sebagaimana disebutkan di dalam pasal 10 menunjukan perbandingan berat atau ringannya pidana pokok yang tidak sejenis. Dengan demikian pidana pokok yang terberat adalah pidana mati.

Pidana penjara merupakan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dikenal pula dengan pidana pemasyarakatan. Dalam KUHP, jenis pidana ini digolongkan sebagai pidana pokok. Pada umumnya, hukuman penjara dijalani dalam suatu ruangan tertentu.

Sama halnya dengan pidana kurungan yang juga bersifat membatasi kemerdekaan orang lain. bedanya, pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana di atur dalam KUHP.39 Pidana kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana ataupun sebagai pengganti dari pidana denda.

Selain itu, dalam pidana pokok ketiga yaitu pidana denda. Menurut Andi Hamzah dalam buku Marlina, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua lebih tua dari pidana penjara, dan mungkin setua pidana mati. Pidana denda terdapat  pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitive.

Selain tindak pidana pokok, KUHP memberikan tindak pidana yang bersifat tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan lainnya. Biasanya, pidana tambahan sering digunakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.
Dalam tindak pidana pembakaran lahan, bentuk sanksi atau pidana yang paling sering digunakan adalah pidana penjara, pidana kurungan, dan juga pidana denda. Akan tetapi, apabila yang melakukan pembakaran lahan merupakan suatu korporasi, maka selain dikenakan pidana pokok, dapat dikenakan pidana tambahan. Pidana tambahan yang paling sering digunakan dalam ancaman pidana pembakaran lahan adalah pencabutan hak-hak tertentu. 

Pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan normatif dan menjadi legalitas mengenai tindakan pembakaran lahan serta sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana pembakaran lahan tersebut. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut memberikan rumusan yang berbeda, melihat perkembangan kasus (case law) serta kondisi kekinian yang terjadi dimasyarakat. Berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pembakaran lahan dan sanksi pembakaran lahan :
[read more..]

Monday, July 4, 2016

Perlindungan Hukum Anak

0 komentar
Perlindungan Hukum Anak : Anak sebagai manusia dan sebagai warga Negara pada hakekatnya harus memiliki perlindungan hukum yang dapat menjamin kehidupan mereka, dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  “penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Negara memberikan perlindungan kepada anak jalanan yang tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu ”fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kemudian pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa :
  • Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
  • Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya.
  • Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
  • Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasioal.
  • Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Perlindungan hukum juga tertuang dalam Undang-Undang perlindungan anak yaitu:
  • Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 20) 
  • Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 25)
  • Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga (pasal 55).
Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar tetap hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
[read more..]

Sunday, July 3, 2016

Pengertian Anak

0 komentar
Menurut peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam BAB I bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konvensi Hak Anak (KHA) mendefenisikan “anak” secara umum sebagai manusia yang umumnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan sosial. Sedangkan menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seorang yang berusia 15 Tahun kebawah. Sebaliknya, dalam Convention on the right child tahun 1989, yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui keppres Nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah (Huraerah, 2006:19)

Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Ini merupakan suatu kebijaksanaan pemerintah dan Negara yang dirumuskan kedalam pengertian bahwa usaha mensejahterakan anak didahulukan dari kebijaksanaan kesejahteraan masyarakat lain. Pengertian anak menurut UUD1945 memiliki makna bahwa hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat bangsa dan Negara harus diperioritaskan karena kepentingan-kepentingan pembangunan bangsa dan Negara harus mendasarkan anak sebagai sumber aspirasi untuk lahirnya generasi-generasi baru pewaris bangsa yang besar bagi perkembangan bangsa yang kemudian dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kedudukan pasal 34 ayat 1 UUD 1945 mengandung ke khususan bahwa pengelompkan anak-anak yang terkategori sebagai anak terlantar dan kemudian dijadikan objek pembagunan, pembinaan, pemeliharaan, dengan tujuan anak-anak Indonesia akan dapat menjalani kehidupan layak yang penuh dengan kesejahteraan (Wadong,2000:18).


Hak dan Kewajiban Anak 
Dalam UUD RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Dalam hak asasi tersebut disebutkan tetang berbagai hal antara lain: Hak Anak yaitu :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Setiap anak berhak memproleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memproleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
7. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disuatu pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.
8. Anak penyandang disabilitas berhak memproleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak medapat perlindungan dari perlakuan:
a. Diskriminasi
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
c. Penelantaran
d. Ketidak adilan
e. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
f. Perlakuan salah lainnya

12. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memproleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

13. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal ini anak tetap berhak:
a. Bertemu langsung dan berhungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tua
d. Memproleh hak anak lainnya

14. Setiap anak berhak memproleh perlindungan dari
a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
e. Pelibatan dalam perperangan
f. Kejahatan seksual.

15. Setiap anak berhak memproleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
16. Setiap anak berhak untuk memproleh kebebasan sesuai dengan hukum. Universitas Sumatera Utara
17. Pengakuan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apa bila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
18. Setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak untuk:
a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatanya dipisahkan dari orang dewasa.
b. Memproleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
c. Membela diri dan memproleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
19. Setiap anak menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
20. Setiap anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.


Kewajiban Anak yaitu:
1. Menghormati orang tua, wali dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
4. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya.
[read more..]

Pengertian Rumah Tangga

0 komentar
Pengertian Rumah Tangga
Pendapat Keller (2009) dalam buku manajemen pemasaran “rumah tangga tradisional terdiri dari suami, istri, dan anak-anak (dan terkadang kakek-nenek). Rumah tangga juga dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang di pimpin oleh ayah dan bagian keuangan oleh ibu, anak-anak berperan sebagai pelaksana dari kebijakan yang di berikan oleh ayah dan ibu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu:
  1. Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh berguna fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.
  2. Rumah Tangga Khusus (Special Household) adalah orang yang tinggal di asrama, panti asuhan, lembaga permasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan sehari-harinya dikelolah oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.
Jenis Komponen Perkiraan Kebutuhan Rumah Tangga Sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan manusia, meliputi:

1. Kesehatan, termasuk kondisi demografi
2. Makanan dan gizi
3. Kondisi pekerjaan
4. Situasi kesempatan kerja
5. Pendidikan, termasuk literacy dan skill
6. Konsumsi dan tata hubungan
7. Pengangkutan
8. Perumahan, termasuk fasilitas-fasilitas rumah
9. Sandang
10. Rekreasi dan liburan
11. Jaminan sosial
12. Kebebasan manusia

(Maslow dalam buku Pengantar Bisnis Nickels Dkk 2009) 2.4.3 Peran dan Fungsi Rumah Tangga Setia rumah tangga memiliki peran dan fungsi, tetap secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
  1. Pemenuhan kebutuhan hidup, seperti bekerja untuk memenuhi pangan, sandang, dan papan. Kegiatan belajar untuk anak, penyediaan dan pemeliharaan pangan, sandang, papan serta kegiatan lain yang menyangkut kebutuhan rumah tangga.
  2. Administrasi, yaitu kegiatan yang menyangkut catat-mencatat, kegiatan ini meliputi penyediaan dan pengaturan catatan keuangan, kartu dan surat-surat penting yang dibutuhkan untuk urusan anggota rumah tangga (kartu keluarga, surat nikah, ijazah,dan sebagainya)
  3. Berhubungan dengan pihak luar dari rumah tangga, yaitu kegiatan bernegosiasi, kegiatan berhubungan antara keluarga dan kegiatan sosial lain nya. (Pohan Farida Elvina,2012:21)
[read more..]
 

Blog Info

SEO Stats powered by MyPagerank.Net
My Ping in TotalPing.com

Histats